Di wisma atlit, jakabaring, palembang, sumatera selatan

LAPORAN

PENGURUS

BADAN MUSYAWARAH PERGURUAN SWASTA (BMPS) PUSAT

MASA BAKTI 2006 – 2012

KEPADA

MUNAS X BMPS TAHUN 2012

TANGGAL 5 – 9 JUNI 2012

DI WISMA ATLIT, JAKABARING,

PALEMBANG, SUMATERA SELATAN


PENGANTAR

Salam Cempaka Putih, Salam BMPS,

Alhamdulillah, Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memperkenankan BMPS berumur 40 tahun pada tanggal 11 November 2011 yang lalu dan menyelenggarakan Munas ke-10 pada tanggal 5 – 9 Juni 2012 di Wisma Atlit, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Sehingga Munas ini diselenggarakan masih dalam suasana perayaan (gebyar) Hardiknas 2012.

Kami bersyukur kepada-Nya yang telah memberikan Rahmat, Kepada kami fungsionaris BMPS Pusat masa bakti 2006 – 2012 dapat mengambil bagian di BMPS selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Beberapa diantaranya ada yang kembali kepada Sang Pencipta, innalillahi wainna illaihi rojiun. Semoga kita dapat melanjutkan semangat perjuangan dan pengabdian/pelayanan mereka.

Sebagai salah satu wujud tanggung-jawab organisasitoris sekaligus tanggungjawab moral, kami menyampaikan laporan ini kepada peserta Munas X BMPS sebagai representasi Keluarga Besar BMPS di semua tingkat/tempat.

Laporan ini sampaikan pula kepada semua pihak yang terkait dengan berbagai kegiatan BMPS Pusat sejak tahun 2006 s/d 9 Juni 2012, termasuk kepada Pemerintah, semua pemangku kepentingan Pendidikan Nasional dan masyarakat umum lainnya.

Kami menyampaikan terimakasih kepada rekan-rekan fungsionaris Pengurus BMPS di semua tingkat/tempat dan sahabat-sahabat para penyelenggara dan pengelola Perguruan Swasta di lingkungan BMPS. Begitu juga kepada para orangtua yang mempercayakan putera-puterinya bersekolah di Perguruan Swasta. Terimakasih kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerinah kabupaten dan kota atas kerjasama yang baik selama ini melaksanakan amanat UUD NKRI Tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terimakasih pula kepada Pengurus BMPS Provinsi Sumatera Selatan dan Panitia Munas X BMPS Tahun 2012 atas jerih-payahnya yang luar biasa. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa memberi berkahNYA dan akan mendapatkan manfaat untuk kita semua.

PENGURUS BMPS PUSAT

Masa bakti 2006 – 2012

Ketua Umum, Sekretaris Umum,


Dr. H. A. Fathoni Rodli, M.Pd. Drs. Jerry Rudolf Sirait.


DAFTAR ISI

1. 
   PENGANTAR
   
2. 
   DAFTAR ISI
   
3. 
   BAB I: SEKAPUR SIRIH
   
4. 
   BAB II: KESEKRETARIATAN UMUM
   
5. 
   BAB III: REALISASI PROGRAM/ KEGIATAN
   
6. 
   BAB IV: JEJARING/ KEMITRAAN
   
7. 
   BAB V: DUKUNGAN ORGANISAI INDUK DAN BMPS PROVINSI
   
8. 
   BAB VI: REFLEKSI DAN ANTISIPASI
   
9. 
   BAB VII: KEUANGAN
   
10. 
    PENUTUP
    
11. 
    LAMPIRAN
    

DAFTAR LAMPIRAN

1. 
   Lampiran 1
   
2. 
   Lampiran 2
   
3. 
   Lampiran 3
   
4. 
   Lampiran 4
   
5. 
   Lampiran 5
   
6. 
   
   

BAB I

SEKAPUR SIRIH
Alhamdulillah, Puji Tuhan, atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Munas X BMPS Tahun 2012 di tempat ini.

Kami menyampaikan selamat datang kepada Ibu, Bapak, Saudara peserta dan undangan. Kiranya suka cita Munas X mendorong kita semakin giat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai praktisi bahkan sebagai pakar di bidang pendidikan, utamanya sebagai pengurus di lingkungan BMPS termasuk sebagai penyelenggara dan pengelola Sekolah/Madrasah Swasta.

Kami berterimakasih kepada Panitia yang telah mengupayakan agar Munas ini berlangsung dengan baik, lancar, sukses dan berlangsung dengan penuh bahagia dan sejahtera. Oleh karena merekalah maka kami dapat berada di sini menyampaikan laporan ini.

Laporan ini amat singkat, tidak memuat semuanya secara rinci mengenai apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilaksanakan. Dalam laporan ini kami tidak memuat semua kegiatan BMPS di semua tempat/tingkat, terutama kegiatan-kegiatan pada skala provinsi dan kabupaten/kota namun kami memaparkanya di internet dan website BMPS, baik BMPS pusat maupun daerah. Kegiatan-kegiatan BMPS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah bagian laporan ini (laporan pusat). Klipping berita BMPS baik berupa berita Koran, Video, gambar, foto atau power point dapat dilihat melalui internet Google, Youtube, Yahoo dan lain-lain.

Kami berharap agar rekan-rekan Pengurus BMPS Provinsi dapat melaporkan hal itu dalam Munas ini, secara pada diskusi pada Komisi-Komisi dalam MUNAS X. Kalau pun pada gilirannya kami menyebut beberapa kegiatan di daerah sudah pasti bahwa kegiatan itu “dalam kerja-sama dengan BMPS Pusat” atau melibatkan “Pengurus BMPS Pusat” itu pun, kami menyebut beberapa saja, secara singkat.

Laporan ini terdiri dari:

1. 
   PENGANTAR
   
2. 
   DAFTAR ISI
   
3. 
   BAB I: SEKAPUR SIRIH
   
4. 
   BAB II: KESEKRETARIATAN UMUM
   
5. 
   BAB III: REALISASI PROGRAM/ KEGIATAN
   
6. 
   BAB IV: JEJARING/ KEMITRAAN
   
7. 
   BAB V: DUKUNGAN ORGANISAI INDUK DAN BMPS PROVINSI
   
8. 
   BAB VI: REFLEKSI DAN ANTISIPASI
   
9. 
   BAB VII: KEUANGAN
   
10. 
    PENUTUP
    
11. 
    LAMPIRAN
    

Apabila ada “sukses” di dalamnya itu adalah hasil kerja-sama kita tanpa terkecuali. Jika ada kekurangan dan kelemahan, itu adalah kurangan kami saat ini, oleh karena itu kami mohon maaf dan memohon kesediaan Ibu, Bapak, Saudara menerima laporan pertanggunganjawab ini. Demikian, kami menyampaikan terimakasih.

BAB II

KESEKRETARIATAN UMUM
Laporan kesekretariatan merupakan hasil jerih payah pengurus yang terkait dengan kepengurusan, konsolidasi organisasi, administrasi, dan hal yang terkait dengan dinamika keorganisasian. Surat Keluar sebanyak 788 surat, Surat Tugas sebanyak 89 surat, SK sebanyak 58 surat. Surat Masuk dari internal BMPS sebanyak 463 surat, dari Organisasi Induk sebanyak 86 surat, dari BMPS Provinsi sebanyak 198 surat dan dari BMPS kabupaten/Kota sebanyak 179 surat. Surat Eksternal dari Pemerintah Pusat sebanyak 56 surat, Pemerintah daerah sebanyak 24 surat.

1. 
   Kepengurusan
   
   1. 
      Kepengurusan di Tingkat Pusat.
      

Kepengurusan di tingkat pusat sesuai SK Nomor. 37/SKEP/P-BMPS-P/IX-2010, tanggal 26 April 2010 (dari waktu ke waktu selalu ada penyempurnaan berdasarkan usul organisasi induk anggota BMPS Pusat). Perlu kami jujur mengungkapkan bahwa beberapa di antara fungsionaris pusat masih berhalangan menghadiri rapat rutin di pusat.

1. 
   Kepengurusan di Tingkat Provinsi
   

1. 
   BMPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
   

SK Nomor : 11/SKEP/P-BMPS-P/IX-2007, tanggal 1 Oktober 2007

Ketua : Drs. H. Bachtiar Nitura

Sekretaris : Drs. Usman AR

Bendahara : Ir. Anisah Usman

2. 
   BMPS Provinsi Sumatera Utara
   

SK Nomor : 29/SKEP/P-BMPS-P/IX-2009, tanggal 28 Oktober 2009

Ketua : H. Ahmad Hosen Hutagalung, S.A.g

Sekretaris : Alm. Ki. H. Zulkarnain Mahfudz,S.H.CN

Bendahara : Hj. Evazelfi, S.Pd.

3. 
   BMPS Provinsi Sumatera Barat (pelantikan 4 Juni 2011)
   

SK Nomor : 45/SKEP/P-BMPS-P/IX-2011, tanggal 30 Maret 2011

Ketua : Ki. H. Irwandi Yusuf, S.H.

Sekretaris : Drs. H. Irwan Wijaya

endahara : Ismira, S.Pd.

4. 
   BMPS Provinsi Riau (belum dilantik)
   

SK Nomor : 33/SKEP/P-BMPS-P/IX-2010, tanggal 27 Januari 2010

Ketua : Drs. H. Syariful Thamid

Sekretaris : Theresia Ririk Sulastri, S.H.

Bendahara :Baidarus Muhammad, M.Ag., M.M.

5. 
   BMPS Provinsi Sumatera Selatan (sudah dilantik)
   

SK Nomor : 40/SKEP/P-BMPS-P/IX-2010, tanggal 27 Agustus 2010

Ketua : Drs. H. Anwar Malik

Sekretaris : Drs. Surmana, M.M.

Bendahara : Drs. Hj. Rusydah Gasim, M.Hi.

6. 
   BMPS Provinsi Bengkulu (sudah dilantik)
   

SK Nomor : 49/SKEP/P-BMPS-P/IX-2011, tanggal 25 April 2011

Ketua : Sayuti, M, M.Pd.

Sekretaris : Bambang Sugiharta, S.Pd.

Bendahara : Pirwan Dahiwi, S.Pd.

7. 
   BMPS Provinsi Jambi
   

SK Nomor : 47/SKEP/P-BMPS-P/2011, tanggal 25 April 2011

Ketua : Drs Nuryanto MM

Sekretaris : Drs. Abdul Manaf, M.Pd.I.

Bendahara : Ny. Jitin Jufri

8. 
   BMPS Provinsi Lampung (sudah dilantik)
   

SK Nomor : 39/SKEP/P-BMPS-P/IX-2010, tanggal 28 Juli 2010

Ketua : Hi. A. Hamid S, S.H.,M.M.

Sekretaris : Ki. Drs. Surip Salamto

Bendahara : Dra. Nurjanah Baharuddin

9. 
   BMPS Provinsi Kepulauan Riau (sudah dilantik)
   

SK Nomor : 10.a/SKEP/P-BMPS-P/IX-2008, tanggal 12 Pebruari 2008

Ketua : Ir. Emtizar Karyan

Sekretaris : Yulius Baka, S.T., M.A.

Bendahara : Ir. Indrastuti, M.H., M.Sc.

10. 
    BMPS Provinsi Banten
    

SK Nomor : 48/SK-BMPS/2011, tanggal 24 Agustus 2011

Ketua : Dr. Hamdan

Sekretaris : Drs. Kusman

Bendahara :

Catatan: sudah menyelenggarakan Musprov pada tanggal 21 Mei 2011 di Ruang

Sidang Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

11. 
    BMPS Provinsi DKI Jakarta ( ? )
    

SK Nomor : 24/SKBMPS/2000, tanggal 13 Juni 2000

Ketua : Toenggoel P Siagian M.S.,M.Ed.

Sekretaris : Ki Surtawi Ucap

Bendahara :

12. 
    BMPS Provinsi Jawa Barat (sudah dilantik)
    

SK Nomor : 46/SKEP/P-BMPS-P/IX-2011, tanggal 4 April 2011

Ketua : Drs. H. Achlan Husen

Sekretaris : Dr. T. Subarsyah,S.H.,S.Sos.,Sp.I.,M.M.

Bendahara :Drs. Kemo Santosa, M.M.

13. 
    BMPS Provinsi Jawa Tengah
    

SK Nomor : 13/SKEP/P-BMPS-P/IX-2006, tanggal 20 April 2006

Ketua : Drs. H. Soebagyo Brotosejati, M.Pd.

Sekretaris : Oetoeng Soetjipto

Bendahara :

14. 
    BMPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    

SK Nomor : 18/SKEP/P-BMPS-P/IX-2008, tanggal 10 Juni 2008

Ketua : Ki. Drs. Bagyo Boentarsono

Sekretaris : H.J. Ponidjan

Bendahara : V.D.L. Pudyastuti

15. 
    BMPS Provinsi Jawa Timur (sudah dilantik)
    

SK Nomor : 31/SKEP/P-BMPS-P/IX-2009, tanggal 9 November 2009

Ketua : Soegijanto, Tj

Sekretaris : Drs. Abdullah Sani

Bendahara : Dra. Umamah Sani, M.d.

16. 
    BMPS Provinsi Kalimantan Barat ( ? )
    

SK Nomor : 11/SK-BMPS/1996, tanggal 16 April 1996

Ketua : Drs. Washlie Sjafei

Sekretaris : H. Abdul Wahab Djamil

Bendahara :

17. 
    BMPS Provinsi Kalimantan Tengah ( ? )
    

SK Nomor : 18/SK-BMPS/2000, tanggal 20 April 2000

Ketua : Drs. E.S. Lambung

Sekretaris : H.A. Supyan Sayuti

18. 
    BMPS Provinsi Kalimantan Selatan (sudah dilantik)
    

SK Nomor : 14/SKEP/P-BMPS-P/IX-2008, tanggal 28 Maret 2008

Ketua : Drs. H. Jahrani Mulyadi

Sekretaris : Drs. Syafruddin, M.Ag.

Bendahara : Hj. Masniah

19. 
    BMPS Provinsi Kalimantan Timur (sudah dilantik)
    

SK Nomor : 38/SKEP/P-BMPS-P/IX-2010, tanggal 21 Juni 2010

Ketua : Drs. H. M. Yaumi

Sekretaris : Drs. Nur Ali

Bendahara : Drs. I Gusti Putu Darya, M.M.

20. 
    BMPS Provinsi Bali
    

SK Nomor : 15/SKEP/P-BMPS-P/IX-2008, tanggal 30 April 2008

Ketua : Drs. Ida Bagus Gede Wiyana

Sekretaris : Drs. Wayan Sarjana T

Bendahara : I Wayan Susrama, S.E., MBA

21. 
    BMPS Provinsi Nusa Tenggara Barat ( ? )
    

SK Nomor : 08/SK-BMPS/2004, tanggal 14 Juni 2004

Ketua : Drs. H. Ahmad Taqiudin Mansur

Sekretaris : Drs. H. Imran H Talib

22. 
    BMPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (sudah dilantik)
    

SK Nomor : 34a/SKEP/P-BMPS-P/IX-2010, tanggal 19 Maret 2010.

Ketua : Prof. M. A. Noach, Ph.D., M.Ed.

Sekretaris : Drs. Petrus C Kudu

Bendahara : Rahmawatia Hanafi, S.Pd.

23. 
    BMPS Provinsi Sulawesi Selatan (sudah dilantik)
    

SK Nomor : 48/SKEP/P-BMPS-P/IX-2011, tanggal 25 April 2011

Ketua : Drs. Suarman, M.Pd.

Sekretaris : Drs. Agus S Patasik, Dipl.Ed.,M.M.

Bendahara : Hj. Nasyiah Abdullah, S.Ag.

24. 
    BMPS Provinsi Sulawesi Tenggara ( ? )
    

SK Nomor : 13/SK-BMPS/2005, tanggal 19 Agustus 2005

Ketua : Drs. Berthyen Lakebo, M.Ed.

Sekretaris : Drs. Kahar Bolok

Bendahara :

25. 
    BMPS Provinsi Sulawesi Tengah ( ? )
    

SK Nomor : 23/SK-BMPS/IX-2000, tanggal 16 Juni 2000

Ketua : Prof. Drs. Tjatjo Thaha, M.Si.

Sekretaris : Drs. H. Muhammad Rumi

26. 
    BMPS Provinsi Sulawesi Utara (sudah dilantik)
    

SK Nomor : 42/SKEP/P-BMPS-P/IX-2010, tanggal 25 November 2010.

Ketua : Pastor Fred. S. Tawaluyan, Pr.

Sekretaris : Sofyan Lapasau

Bendahara : Kicky Wangkar

27. 
    BMPS Provinsi Papua (dalam Penataan)
    

SK Nomor : 12/SK-BMPS/1997, tanggal 11 Agustus 1997

Ketua : Letkol (Pur) Drs. Alex Bambang S

Sekretaris : Drs. Alexander Moni

28. 
    BMPS Provinsi Maluku (belum dilantik)
    

SK Nomor : 32/SKEP/P-BMPS-P/IX-2010, tanggal 19 Maret 2010

Ketua : Hi. Z.A.R. Rumalean, S.H.,M.H.

Sekretaris : Drs. D. Siahaya

Bendahara : Ny. Cylia Indria

29. 
    BMPS Provinsi Maluku Utara ( ? )
    

SK Nomor : 10/SK-BMPS/2004, tanggal 27 September 2004

Ketua : H. A. R. Imam R

Sekretaris : Drs. H. M. Thaib DA Mustafa

30. 
    BMPS Provinsi Sulawesi Barat (pelantikan tgl 21 Juni 2011)
    

SK Nomor : 50/SKEP/P-BMPS-P/IX-2011, tanggal 18 1April 2011

Ketua : Drs. H. Hasan Sulur

Sekretaris : Drs. H. Anwar Sewan, M.Ag.

Bendahara : Hartati, S.Pd.I.

31. 
    BMPS Provinsi Gorontalo
    

SK Nomor : 51/SKEP/P-BMPS-P/IX-2011, tanggal 4 Juni 2011

Ketua : H. Rizan Adam, M.HI.

Sekretaris : Drs. H. Hamka Husain, M.Pd.

Bendahara : Dra. Femmy Ole, M.Sc.

32. 
    BMPS Provinsi Bangka Belitung (Dalam Proses Pembentukan)
    
33. 
    BMPS Provinsi Papua Barat (Dalam Proses Pembentukan)
    

Beberapa diantaranya baru dalam penataan. Ada yang sudah tersusun kepengurusan baru (ada yang sudah dilantik dan ada yang belum dilantik) tetapi ada yang sementara mengadakan penataan atau pembentukan. Untuk kepengurusan BMPS Provinsi yang sudah dilantik, secara rinci dapat dilihat pada lampiran.

Segala upaya harus dilakukan untuk penataan ini, sehingga menjelang Munas X BMPS tahun 2012, insya Allah, jika Tuhan berkenan, minimal 30 provinsi dari 33 provinsi yang ada sekarang sudah harus tertata baru/terbentuk dan kepengurusannya dilantik. Apabila BMPS Provinsi tertentu tidak aktif atau sudah lewat masa baktinya, diharakan segera Musprov, jika tidak Musprov Pengurus BMPS Pusat membentuk Tim Penataan sesuai keputusan Mukernas BMPS. Hal yang sama perlu dilakuka

n BMPS Provinsi terhadap BMPS Kabupaten/Kota di lingkungannya.

Data tentang kepengurusan di tingkat Kabupaten/ Kota seyogyanya dapat disampaikan disini, namun masih ada di sekretarian masing-masing BMPS Provinsi, karena SK Kepengurusan BMPS Kabupaten/Kota yang diterbitkan BMPS Provinsi tidak selalu ditembuskan kepada kami di pusat yang seharusnya ada. Perlu diketahui bahwa yang menerbitkan SK bagi kepengurusan BMPS di tingkat kabupaten/kota dan melantik adalah tanggung- jawab BMPS Provinsi dan kehadiran BMPS Pusat di tingkat kabupaten/kota sangat kasuistik atau atas kebutuhan setempat. Diperkirakan BMPS Kabupaten/Kota yang aktif adalah di 264 kabupaten/kota yang menyebar di berbagai provinsi.

2. 
   Kunjungan ke Daerah-daerah
   

Kunjungan Pengurus BMPS Pusat ke daerah-daerah masih sebatas kebutuhan daerah yang bersangkutan. Umumnya, jika ada kunjungan di luar itu, adalah dalam rangka penataan yang biasanya disisipkan pada acara kunjungan lainnya dalam tugas tugas induk organisasi BMPS.

Budaya saling menopang sudah amat dirasakan akhir-akhir ini. Jika ada acara di tingkat provinsi, maka Pengurus BMPS Pusat cukup diberi tiket berangkat. Pulangnya menjadi tanggung-jawab BMPS yang dikunjungi. Ada kalanya tiket p.p. ditanggung BMPS Provinsi. Penggunaan dana diusahakan dengan laporan tertulis dan dikirimkan kepada semua fungsionaris BMPS Pusat dan ditembuskan kepada organisasi induk anggota BMPS Pusat dan BMPS Provinsi. Demikian juga kunjungan kepada anggota, seringkali dalam semangat “saling menopang”.

Diserukan kepada BMPS di semua tempat/tingkat apabila ada pelantikan/ pengukuhan kepengurusan, supaya mengupayakan kehadiran Pemda setempat (sebisa mungkin Gubernur atau Kadinas Pendidikan Provinsi di tingkat Provinsi, Bupati/Walikota atau Kadinas Pendidikan Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/ Kota).

3. 
   Konsolidasi
   

Secara terus menerus, dilakukan konsolidasi, baik konsolidasi organisasi mau pun konsolidasi program dan konsolidasi jejaring. Lebih dari itu, konsolidasi diarahkan pada reaktivitasi, reposisi, reaktualisasi dan revitalisasi BMPS. Konsolidasi visi dan misi dilakukan agar BMPS dan anggota-anggota agar tetap setia dan taat pada Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 serta nilai-nilai dasar, visi & misi dan arah BMPS.

Seperti disebut di atas, konsolidasi ini tidak semata-mata konsolidasi organisasi, tetapi juga konsolidasi program dan konsolidasi jejaring. Misalnya, anggaran pendidikan dari APBN lebih diarahkan ke daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Tentu alokasi dana itu diperuntukan juga bagi Perguruan Swasta. Pengurus BMPS di daerah mesti mengawalnya. Berkaitan pula dengan diklat-diklat yang dilakukan LPMP-LPMP& Lembaga-lembaga diklat lainnya, dan Dinas-dinas Pendidikan & Kanwil Kementerian Agama dan program-program pendidikan lainnya di daerah-daerah agar ada sinergi antara program (BMPS) dengan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Konsolidasi jejaring terutama dalam hubungan kemitraan dengan Pemda & DPRD dan instansi terkait. Tidaklah salah bilamana kita katakan bahwa BMPS di daerah adalah mitra Pemda setempat dapat disebut sebagai “semi Pemerintah”. Bahkan jejaring dan kemitraan semacam itu haruslah terjadi, bukan saja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga di tingkat pusat. Bedanya ialah bahwa sampai sekarang BMPS Pusat belum berhasil menghadirkan diri di APBN, sementara di beberapa daerah, BMPS setempat sudah memiliki alokasi tersendiri di APBD. Tugas dan wewenang menyusun dan/atau menetapkan APBD ada pada Gubernur (tingkat provinsi) & Bupati/Walikota (tingkat kabupaten/kota) bersama-sama DPRD masing-masing, maka dari itu kemitraan dengan Pemda & DPRD mutlak dibutuhkan. Kemampuan berjejaring dengan Pemda & DPRD amat menentukan alokasi dana APBD, baik bagi BMPS mau pun Perguruan-perguruan Swasta dan anggota-anggotanya. Tentu dengan tetap menjaga dan menjungjung tinggi nama baik (jangan sampai diciduk KPK oleh karena faktor X ,).

4. 
   Perencanan dan Pelaksanaan Program
   

Tampaknya ujung tombak program dan kegiatan BMPS ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian tugas dan tanggung-jawab pusat bersifat strategis, di provinsi taktis dan kabupaten/ kota operasional. Masalah-masalah makro nasional diserahkan kepada pusat untuk dibahas dan diselesaikan/dituntaskan di tingkat pusat. Namun bilamana menyangkut makro provinsi dan masalah-masalah mikro lainnya diatasi BMPS setempat. Dalam hal program kerja-sama dengan LPMP, serahkan kepada BMPS Provinsi karena LPMP itu di tingkat provinsi. Diupayakan agar LPMP-LPMP di seluruh Indonesia dapat memandang Perguruan Swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya LPMP Jambi komitmen pada Perguruan Swasta & BMPS) dan LPMP Bengkulu sudah menyatakan komitmennya Juga.

Tahun 2011, program NU-PTK dan inpassing guru swasta diharapkan dapat di tuntaskan. Kiranya tahun 2012, semua guru kita sudah memiliki NU-PTK, jabatan fungsional dan angka kreditnya (perhatikan, Kemendiknas no. 22/2010). Tugas dan tanggung-jawab ini ada di provinsi dan kabupaten/kota. Simultan dengan itu mesti diikawal ketat yaitu program sertifikasi guru/pendidik dan “peng-S-1-an” mereka atas biaya negara. Untuk membina kinerja para guru, telah diberikan website gratis bagi para guru dengan registrasi pada www.guru-indonesia.net

Salah satu program pusat yang segera harus kita tuntaskan adalah pendataan ulang yayasan/badan penyelenggara Perguruan Swasta anggota BMPS di setiap kabupaten/Kota dan provinsi. Diharapkan dapat diselesaikan bulan Juni 2012, (perhatikan surat kami nomor: 702/P-BMPS-P/IX-2011, tanggal 7 April 2011 dan nomor: 706/P-BMPS-P/IX-2011, tanggal 25 April 2011). Dalam pendataan yayasan

Pendidikan dapat registrasi di Website gratis seumur hidup dengan alamat www.yayasan-indonesia.net

Dalam rangka konsolidasi ini, semua BMPS Provinsi & Kabupaten/Kota harus dikonsolidasikan sesegera mungkin sehingga diharapkan Direktori yayasan pendidikan, sekolah/ madrasah swasta, guru dan dosen, dan usaha yang dimiliki yayasan pendidikan dapat terjaring dalam direktori perguruan swasta melalui 5 website yakni:

• 
  www.guru-indonesia.net
  
• 
  www.siswa-indonesia.net
  
• 
  www.yayasan-indonesia.net
  
• 
  www.dosen-id.net
  
• 
  www.umkm-indonesia.net
  

Berikut disajikan daftar inventaris BMPS Pusat.

INVENTARIS BMPS PUSAT

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	Bangunan	1	Baik	Milik Kemdikbud RI
2	Bingkai dan foto Presiden RI	1	Baik	Milik BMPS
3	Bingkai dan foto Wakil Presdien	1	Baik	Milik BMPS
4	Bendera Merah Putih	1	Baik	Milik BMPS
5	Bendera Organisasi	12	Baik	Milik BMPS
7	Bendera BMPS	1	Baik	Milik BMPS
8	Meja Rapat	2	Baik	Milik BMPS
9	Kursi Rapat	30	15 Baik, 15 rusak	Milik BMPS
10	White Bord	2	Baik	Milik BMPS
11	Failing Kabinet	4	Baik	Milik BMPS
12	Meja Komputer	2	Baik	Milik BMPS
13	Komputer	2	Baik	Milik BMPS
14	Lap Top	1	Baik	Milik BMPS
15	Kulkas	1	Baik	Milik BMPS
16	Dispenser	1	Baik	Milik BMPS
17	AC	2	Baik	Milik Kemdikbud RI
18	Kursi Kayu	7	Baik	milik Kemdikbud RI
19	Kipas Angin	1	Rusak	Milik Kemdikbbud RI
20	Mesin Ketik	1	Rusak	Milik BMPS
21	Rak Buku	2	Baik	Milik BMPS
22	Tiang Bendera	13	Baik	Milik BMPS
23	Meja Biro	1	Baik	Milik kemdikbud RI
24	Meja Mesin ketik	1	Baik	Milik BMPS
25	Kursi Panjang/Sofa	1	Baik	Milik BMPS
26	Almari	1	Baik	Milik BMPS
27	Meja Kayu Panjang	1	Baik	Milik BMPS
28	Printer	1	Baik	Milik BMPS
29	Bonsai plastik	1	Baik	Milik BMPS
30	Karpet	2	Baik	Milik BMPS
31	Foto-foto pengurus	5	Baik	Milik BMPS